BANTEN - Sambutan dari warga masyarakat yang juga perihatin terhadap cara mengatasi pandemi Ckvid-19 dan varian Delta yang dianggap lebih gawat itu adalah mengikutsertakan warga masyarakat, setidaknya supaya tidak semakin senjang hubungan pemerintah dengan rakyat.
Peran serta warga masyarakat pun dapat mengeliminir kesan pemerintah mau main sendiri dan memposisikan rakyat sebagai obyek - - bukan subyek - - sebagai penonton yang cuma berpangku tangan saja di rumah sambil menunggu sembako. Sementara bansosnya pun tak kunjung datang. Sebab warga masyarakat yang lebih rentan justru yang tidak memiliki peluang untuk mendapatkan bansos.
Seperti pekerja harian lepas yang bekerja secara serabutan misalnya, mana mungkin dapat dicover oleh petugas sosial sebagai pembagi bantuan sosial dalam bentuk apapun.
Demikian juga para pekerja di pabrik atau perusahaan lain yang terpaksa di rumahkan dengan menerima upah atau gaji separo dari jumlah yang seharusnya diterima setiap bulan. Atau mereka yang sudah di-PHK akibat perusahaan sudah tidak lagi mampu menutupi ongkos produksi yang tidak seimbang dengan pemasukan yang diperoleh.
Sementara PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) justru mematikan semua bentuk usaha, seperti transportasi yang tidak bisa beroperasi, sementara penumpang - - termasuk bus way di Jakarta - - bagaimana mungkin harus menggunakan surat keterangan ini dan itu - - termasuk surat dari RT dan RW yang harus dimiliki oleh mereka yang hendak menggunakan transpirtasi ke kota atau sebaliknya. Dari Bekasi ke Jakarta atau sebaliknya seperti dari Tangerang ke Jakarta. Padahal mobilitas warga masyarakat yang harus bekerja itu umumnya adalah "wong cilik" yang memperoleh uang agar dapat makan pada hari itu juga.
PPKM jelas sangat merugikan warga masyarakat kecil yang tingkat mobilitasnya jadi terbatas. Padahal tidak sedikit jumlah rakyat kecil ini bila mereka tidak berkegiatan maka mereka tidak dapat makan. Karenanya, PPKM perlu ditinjau ulang dengan cara lebih memberi kesempatan pada warga masyarakat ikut berperan seperti dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan ikut menegakkan disiplin menjaga jarak dalam semua bentuk kegiatan yang dilakukan. Termasuk saat berjendaraan di jalan raya - - terlebih saat macet di lampu merah - - atau pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pengendara di jalan raya.
Sistem pengalihan jalan di kota Jakarta justru tidak masuk akal. Bagaimana mungkin harus dilakukan penyekatan-penyekatan seperti itu, karena tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan upaya pencegahan transmisi pandemi Covid-19 maupun varian Delta yang menghebohkan itu.
Seperti pembatasan waktu makan di rumah makan selama 20 menit saja - - mengapa pemberlakuannya tidak sama. Sebab untuk makan Bakso di Lapangan Tembak Senayan, bisa berbeda dengan kelonggaran makan di kawasan Pecenongan dan Kawasan Jalan Juanda Jakarta Pusat. Padahal dengan kelonggaran boleh makan di tempat selama 20 menit itu saja tidak memberi dampak yang baik bagi usaha kuliner yang ambruk menukik pada angka 25 persen. Karena itu sejedar untuk bertahan agar tidak sampai mem-PHK karyawan sesungguhnya merupakan bagian dari dukungan terhadap pemerintah yang harus menanggung seluruh beban yang terjadi kemudian. Termasuk beban sosial akibat rakyat banyak kehilangan pekerjaan.
Tentu saja akibat dari rakyat yang kehilangan pekerjaan dapat menimbulkan dampak negatif munculnya beragam tindak kejahatan yang sulit diperkirakan dampak negatif terusannya lebih lanjut.
Karena itu dengan membuka peluang gerakan kegiatan warga masyarakat, bisa diimbangi dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat serta disiplin menjaga jarak, namun tak membatasi pergerakan untuk berkegiatan guna bertahan untuk tetap hidup. Sebab tidak mustahil, rakyat kecil bisa mati bukan karena Covid-19 dan Varian Delta yang ganas itu, tetapi rakyat kecil bisa mati karena tak bisa makan.*
Banten, 29 Juli 2021
Jacob Ereste
Pengamat Sosial dan Pemerhati Bangsa